TUGAS SOFTSKILL 3 : ETIKA PEMERINTAHAN
NAMA : Gracia Ruth Dameria
NPM :
23211098
KELAS : 4EB11
Lembaga Pemerintahan memang lebih terkesan sebagai
lembaga politik daripada lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana
bentuk-bentuk kelembagaan lainnya, lembaga pemerintahan juga memiliki aspek
sebagai lembaga ekonomi. Untuk itu, maka pada sisi yang lain, lembaga ini harus
melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi biaya-biaya
tersebut. Berdasarkan aktivitas ekonominya itu, maka tidak dapat dibantah jika
lembaga pemerintahan juga membutuhkan jasa akuntansi, baik untu meningkatkan
mutu pengawasannya, maupun untuk menghasilkan informasi keuangan yang akan
digunakannya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Akan tetapi,
karena sifat lembaga pemerintahan berbeda dari sifat perusahaan yang bertujuan
mencari laba, maka sifat akuntansi pemerintahan berbeda pula dari sifat
akuntansi perusahaan. Karena itulah akuntansi pemerintahan dikelompokkan
sebagai bidang akuntansi yang berdiri sendiri, terpisah dari akuntansi
perusahaan.
Akuntansi Pemerintahan adalah bidang akuntansi yang
berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak memiliki
tujuan untuk mencari laba. Kadan akuntansi pemerintahan disebut sebagaia
akuntansi anggaran. Kaitan antara 2 ini
tidak hanya menyebabkan timbulnya perbedaan antara akuntansi pemerintahan
dengan akuntansi perusahaan, akan tetapi juga menyebabkan sangat bervariasinya
praktik akuntansi pemerintahan diberbagai dunia. Disamping itu, juga disebabkan
oleh keunikan sifat lembaga pemerintahan, praktik akuntansi pemerintahan
disuatu negara juga sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, mekanisme
pengurusan keuangan negara, dan sistem anggaran negara yang bersangkutan. Maka dari
itu, untuk menghidari hal semacam ini baik dari pemerintahan maupun dalam
akuntansi pemerintahan itu sendiri diperlukan suatu etika supaya tidak
disamakan dengan akuntansi perusahaan .
Dalam etika Pemerintahan diperlukan sifat khusus, seperti
:
- Keinginan
mengejar laba tidak inklusif didalam usaha kegiatannya
- Ia
tidak memiliki secara pribadi akan tetapi secara kolektif oleh seluruh
warga negara, dan pemilikan ini tidak dibuktikan oleh adanya pemilikan
saham yang dapat diperjual belikan atau diperdagangkan
- Sumbangan
masyarakat terhadap pemerintah, seperti pajak, tidak ada hubungannya
secara langsung dengan jasa yang diterima masyakarakat dari pemerintah.
Dalam etika pemerintahan,
terdapat anggapan bahwa melalui penghayatan etis yang baik, sehingga dapat
membangun komitmen untuk menjadikan dirinya sebagai teladan tentang menjada
moralitas pemerintahan
Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas
adalah dalam menjalankan suatu pemerintahan, diperlukan juga suatu etika supaya
memastikan agar jalannya pemerintah tetap berorientasi pada hukum yang berlaku
sehingga dapat tercapainya suatu tujuan untuk kepentingan bersama, karena pada
kenyataannya masih banyak para aparat pemerintah yang sering melanggar etika
dan menjadikan jabatannya sebagai kekuasaan yang membuat menjadi menyimpang
sehingga akan sangat merugikan masyarakat.
Sumber :
-
Baswir, Drs.Revrisond.1997.AKUNTANSI PEMERINTAHAN INDONESIA.Yogyakarta:BPFE
Komentar
Posting Komentar